Program Kerja Bimbingan Konsling Tingkat SMP/MTs dan MA/SMA/SMK.

Pada kesempatan ini kami berbagi Program Kerja Bimbingan Konsling Tingkat SMP/MTs  dan MA/SMA/SMK.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Dalam permendiknas tersebut menyebutkan bahawa Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: (a) layanan dasar; (b) layanan peminatan dan perencanaan individual; (c) layanan responsif; dan (d) layanan dukungan sistem”. 

Sehubungan dengan hal tersebut guru Bimbingan dan konseling perlu menyusun program guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.

Berikut gambaran Program Kerja Terbaru Bimbingan Konsling Tahun Pelajaran 2019/2020.

A. RASIONAL

Paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut maka pengenalan potensi  individu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan bantuan. Bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orangtua, dan sekolah.

Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dan Kompetensi Dasar (SKKPD). Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah.

Dewasa ini, layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh MTS NW Boro’Tumuh memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa diantaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain-lainnya.

Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan massif seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi-sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contoh, akses tak terbatas dalam dunia maya seringkali melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas, maraknya pornografi, dan problem lainnya.

Namun demikian, pada dasarnya setiap individu memiliki kecenderungan untuk menata diri dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna, tidak terkecuali peserta didik di sekolah. Dari berbagai problem yang ada, masih terdapat harapan yang besar terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan bakat dan minatnya, aktif dalam kegiatan olahraga, berbakat dalam bidang seni dan lain-lainnya. Di samping itu, daya dukung yang tersedia di MTS ................ dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar orang tua/wali peserta didik memiliki profesi beragam dan telah menyatakan kesediaan untuk turut berkontribusi dengan kemampuan profesionalnya masing-masing. 

Kondisi ini merupakan modal yang luar biasa dalam mendukung keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Begitu pula dari segi daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki, SMP/MTS ................ memiliki kecukupan fasilitas untuk menopang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan intra maupun ekstrakurikuler.

B. DASAR HUKUM

1. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. 

2. ”Konselor” sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”.  

3. Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah. 

4. Beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 54 ayat (6) yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan memerlukan. 

5. Penilaian kinerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang Konseli dan paling banyak 250 dua ratus lima puluh) orang Konseli per tahun. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah: (i) sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling; (ii) berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 sub kompetensi. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA, dan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenankan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok peminatan, lintas minat atau pendalaman minat. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar. Dalam permendiknas tersebut menyebutkan bahawa Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: (a) layanan dasar; (b) layanan peminatan dan perencanaan individual; (c) layanan responsif; dan (d) layanan dukungan system. Bidang layanan bimbingan dan konseling mencakup : (a) bidang layanan pribadi, (b) bidangan layanan belajar, (c) bidang layanan sosial, (d) bidang layanan karir

9. Panduan Operasional Penyelenggaran Bimbingan dan Konseling SMP, 2016, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada POP BK SMP ini dapat memfasilitasi guru BK / Konselor dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan menindaklanjuti layanan bimbingan dan konseling

C. VISI DAN MISI

a. Visi

Terwujudnya Insan yang beriman,bertaqwa,berahlakul karimah, berilmu, cerdas,  Terampil, berprestasi dan mandiri

b. Misi 

a. Mengoptimalkan jamaah sholat dhuhur dan sholat Jum’at

b. Melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan Efisien agar peserta didik dapat berprestasi serta mengembangkan Ilmu dan potensi yang dimilikinya.

c. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan terhdap ALLAH SWT. Sesuai ajaran Agama Islam Ahlussunnah Waljama’ah.

d. Menanamkan Akhlakul Karimah pada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari baik didalam maupun diluar madrasah.

e. Mengoptimalkan pembinaan siswa kea rah prestasi akademik dan non akademik

f. Membekali keterampilan hidup pada peserta didik agar dapat hidup mandiri.

g. Mengoptimalkan disiplin siswa

c. Visi dan Misi

a. Visi

Visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli menuju pribadi unggul dalam imtak, iptek, tangguh, mandiri dan bertanggung jawab

b. Misi

1) Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik/konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. 

2) Membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling 

3) Meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

D.  DESKRIPSI KEBUTUHAN

Kebutuhan peserta didik/konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru Bimbingan dan Konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan (Need Assesment). Tujuan penyusunan instrumen tersebut  untuk  mengetahui kebutuhan dan permasalahan Konseli.  

Ada beberapa contoh aplikasi instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan Konseli, antara lain  Daftar Cek Masalah (DCM), Inventori Tugas Perkembangan (ITP), Alat Ungkap Masalah (AUM), Analisis Tugas Perkembangan (ATP), Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Konseli (IKMS) dan lain-lain. Selain itu pengalaman Konselor dalam melaksanakan program pelayanan konseling dan masukan dari berbagai fihak terkait juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan daftar kebutuhan peserta didik.

Angket masalah Konseli atau peserta didik di SMP/MTS.........., dibuat dan disusun sendiri oleh tim guru bimbingan dan konseling sesuai dengan lingkungan dan masalah/kebutuhan peserta didik di sekolah. 

Bagi Bapak/Ibu guru yang berminat filenya yang lengkap, silahkan lihat...Cara Mendapatkan File dan Ketentuannya.

Demikian, semoga bermanfaat.

Share: