Selamat datang warga Tumbuh Mulia, semoga tetap sehat dalam menjalani rutinitas sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kami berbagi kesimpulan debat pertama tentang Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Pemilu 2019_Debat pertama sudah selesai dan berjalan dengan aman, damai dan kondusif selama 2 jam (120 menit). Berikut kesimpulan debat pertama tentang Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme:
1. Prabowo tentang caleg eks napi korupsi: "Kalau ia punya kelebihan-kelebihan lain..."
Jokowi mempertanyakan komitmen anti korupsi dari Prabowo. Jokowi menyebut, menurut data ICW, Gerindra yang dipimpin Prabowo, termasuk yang paling banyak mencalonkan bekas napi korupsi.
Prabowo awalnya menjawab, ia belum memperoleh data itu, dan mempersilakan Jokowi 'melaporkan,' danjika terbukti, akan menindak dan memenjarakannya.
Setelah diberi penjelasan lebih jauh oleh Jokowi, Prabowo menjawab,
"Ada prosesnya. Ini demokrasi, kita buka saja kepada rakyat. Apakah akan dipilih. Kalau misalnya rakyat memilihnya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, sementara korupsinya mungkin tidak seberapa... "
Lalu ia mengatakan, yang korupsi triliunan itu yang harus ditindak.
2. Jokowi soal penindakan korupsi
Prabowo mempermasalahkan prestasi Jokowi dalam tindak korupsi dan konflik kepentingan.
Jokowi memulai jawaban dengan, "Saya tidak punya beban masa lalu, sehingga saya bisa leluasa dalam memberikan instruksi. Namun kalau Pak Prabowo menemukan sesuatu, silakan menggunakan mekanismenya, dengan melaporkan (jika ada korupsi akibat konflik kepentingan).
Prabowo kembali mempertanyakan sering berbedanya pendapat atau pernyataan antara para menteri atau pejabat.
Jokowi menjawab, di satu sisi, justru bagus kalau para menteri bisa berbeda pendapat.
3. 'The Power of Emak-emak' vs Sembilan Menteri Perempuan
Pada segmen ini, petahana Joko Widodo menyoroti kebijakan Prabowo dalam hal pemberdayaan perempuan
Jokowi menyebut, ada program gender dalam visi misi Prabowo, namun dia bertanya, "Mengapa seluruh jabatan strategis partai yang Bapak pimpin, seluruhnya lelaki?"
Jawaban Prabowo: "Kami partai (Gerindra) yang masih muda. Jadi siapa saja yang waktu itu mau, bersedia, itu yang kemudian dilakukan. Tapi di caleg, kami hampir 40%. Tetapi, memang masih harus bekerja lebih jauh."
Prabowo tidak memungkiri hal itu, namun dia menegaskan Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak.
"Saya punya caleg terbanyak, UU wajibkan 30%, kita mendekati 40%," kata dia.
Dia menyebut juga Rachmawati Soekarnoputri yang menjadi wakil ketua umum dan bertanggung jawab di bidang ideologi, selain adanya sayap partai, Perempuan Indonesia Raya.
"Ini adalah suatu perjuangan, kita belum puas, tapi kita buka peluang sebesar-besarnya untuk 'emak-emak'," cetus Prabowo.
Prabowo juga menyebut bahwa 'Emak-emak' adalah pendukung besar bagi partainya.
Jokowi lalu menanggapi balik dengan mencontohkan pembentukan kabinetnya yang memiliki sembilan menteri perempuan. Ia juga menyebut pernah membentuk tim Panitia Seleksi anggota KPK yang semuanya perempuan.
Prabowo balik mengecam: sebagian menteri perempuan Jokowi justru kebijakannya merugikan rakyat.
"Jadi saya tidak akan membanggakan soal perempuannya, tapi bagaimana kebijakannya," kata Prabowo.
4. Pengamat: Perdebatan di medsos lebih ramai ketimbang debat capres-cawapres
Mada Sukmajati, pengamat politik Universitas Gadjah Mada
Debat perdana capres dan cawapres merupakan 'anti-klimaks' jika dibandingkan dengan perdebatan di kalangan pendukung mereka, terutama di media sosial.
Debat ini, menurut Mada, tidak mencerminkan intensitas dan kedalaman visi dan misi masing-masing pasangan capres dan cawapres.
"Malah lebih ramai yang di medsosnya, antara cebong dan kampret-nya, malah lebih ramai itu daripada debat capresnya sendiri," kata Mada.
Terkait substansi isi debat, Mada mengungkapkan tidak ada perbedaan signifikan antara visi misi yang ditawarkan kedua calon.
"Juga dalam konteks hukum dan HAM tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.
Seharusnya, lanjut Mada, pembahasan hukum dan HAM semestinya strategis dan substansial.
Misalnya, tudingan Prabowo soal penangkapan perangkat desa yang mendukungnya yang kemudian dibalas Jokowi yang menyinggung kasus Ratna Sarumpaet, menurut Mada, merupakan ilustrasi yang belum mendasar.
5. Jawaban dua kandidat soal penanganan terorisme dan HAM
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah penangkapan terduga terorisme dan tuduhan pelanggaran HAM. Menurut kandidat cawapres Ma'ruf Amin, "Ke depan kami lebih menyelesaikan pencegahan dengan menekan paham-paham radikal dan intoleran dan program deradikalisasi untuk mengembalikan yang terpapar. Kami melakukan pendekatan humanis."Sementara, menurut capres-cawapres Prabowo-Sandi, Prabowo menolak "stigmatisasi bahwa radikal itu selalu dicap Islam, saya setuju deradikalisasi."
Mereka juga menegaskan soal pentingnya pendekatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga agar bisa mengurangi motivasi yang membuat seseorang terpapar pada ajaran radikal.Jokowi juga sempat menanggapi bahwa Indonesia "aparat harus dibekali soal HAM, SOP juga harus berbasis HAM, dan UU Terorisme yang sudah ada di 2018 lalu juga menitikberatkan pada pencegahan dan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan yang lebih penting transparansi saat proses penindakan."
6. Prabowo- Sandiaga selalu kaitkan topik ke masalah ekonomi
Luky Sandra Amalia, pengamat politik LIPI,
"Apapun isunya entah itu membicarakan soal hukum atau HAM, Sandi selalu memasukan isu ekonomi.
"Kubu Prabowo dan Sandiaga harus fokus ke isu yang ditanyakan di debat karena masalah ekonomi akan dibahas di debat berikutnya."
"Terkait hukum dan HAM, kedua pasangan calon sama-sama normatif, tapi kubu Jokowi sedikit lebih komprehensif."
"Di beberapa bagian debat, kubu Prabowo dan Sandiaga terkesan tidak 'nyambung'saat menanggapi kubu lawannya."
Prabowo: "Koruptor ditempatkan di pulau terpencil, suruh menambang pasir"
7. Pertanyaan: Bagaimana mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?
Prabowo: "Akar masalahnya adalah gaji pegawai negeri, yang kurang. Saya akan naikkan trax ratio, dari 10% menjadi 16%. Kalau sudah gaji bagus, masih korupsi... Tangkap, mungkin ditempatkan di pulau terpencil, suruh menambang pasir terus menerus."
Jokowi: "Anak saya sendiri tak bisa jadi ASN, karena tak lolos saringan"
Pertanyaan: Biaya tinggi untuk jabatan tinggi mengakibatkan korupsi. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik biaya tinggi?
Jokowi:
"Prinsipnya, rekruitmen harus berbasis kompetensi, dan bukan finansial. Untuk jabatan politik, perlu penyederhanaan sistem untuk membuat Pemilu menjadi murah. Agar kita bisa memangkas politik uang, usap dan korupsi. Sehingga kita bisa mendapat pejabat yang memiliki kapasitas: bupati, walikota, gubernur."
Jokowi menyebut, ini sudah diberlakukan anytara lain dalam penerimaan pegawai negeri, yang dilakukan dengan transparan, dan tanpa nepotisme.
Contohnya, ának saya sendiri, tidak bisa masuk menjadi ASN, karena dia tidak lulus (saringan masuk)".
"Saya sendiri, saat mencalonkan diri jadi walikota (Solo), uang yang saya keluarkan kecil sekali. Juga saya jadi gubernur (Jakarta) -Pak Prabowo sendiri tahu.
8. Jokowi: Paradigma terhadap kaum disabilitas sudah berubah
Menanggapi pertanyaan soal ketidaksetaraan yang masih diderita kaum disabilitas, petahana Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya UU tentang disabiltas tahun 2016, paradigma terhadap kaum disabilitas sudah mulai berubah.
"Sebelumnya adalah bantuan sosial yang diberikan, tapi sekarang dengan UU baru, kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak," kata dia.
Ia menyebut pemerintah pun sudah menindaklanjutinya dengan tindakan .
Misalnya, kata Jokowi dalam Asian Paragames, bonus yang diberikan pemerintah kepada pemenang medali, sama dengan yang diberikan kepada atlet pemenang medali di Asian Games
"Yang mendapat emas dapat Rp 1,5 miuiar, yang perak Rp 500 juta, yang perunggu 250 juta sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games," kata dia.
"Artinya, kesetaraan betul-betul ktia berikan ke kaum disabiltas," kata dia.
9. Prabowo: tak boleh ada diskriminasi
Prabowo Subianto mengatakan bahwa di pemerintahannya, dia akan memastikan diskriminasi tidak terjadi.
"Saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun," kata Prabowo.
"Jadi intinya adalah aparat tanggung jawab kepada eksekutif. Kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat," katanya.
10. Jawaban 'Cukup' Ma'ruf Amin mendapat perhatian warganet
Dalam pertanyaan debat soal perbandingan antara ketegasan penegakan hukum dan perlindungan HAM, waktu jawaban bagi pasangan kandidat Jokowi-Ma'ruf masih tersisa, sehingga Jokowi mempersilakan Ma'ruf untuk ikut menambah jawabannya. Namun Ma'ruf menjawab, "Cukup."Warganet pun membandingkan jawaban antara Ma'ruf Amin itu dengan kesempatan cawapres Sandiaga Uno yang sudah beberapa kali ikut berbicara dalam debat. Akankah kita mendengar jawaban dari Ma'ruf?
11. Jokowi: Jangan Pertentangkan HAM dan Penegakan Hukum
Dalam segmen kedua debat perdana capres dan cawapres, masing-masing pasangan bergiliran menjawab pertanyaan dengan tema hukum.
Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan soal ketegasan penegakkan hukum dan isu HAM.
Dalam penjelasannya, petahana Presiden Joko Widodo menghimbau untuk tidak mempertentangan HAM dan penindakan hukum.
Dia mencontohkan, tersangka korupsi ditahan, bukan lah pelanggaran HAM.
"Itu adalah prosedur hukum agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri," kata dia.
"Jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, ada mekanisme pra peradilan," imbuhnya.
Menanggapi penjelasan Jokowi, Prabowo mempertanyakan ketidakadilan yang dilakukan aparat, termasuk soal pernyataan dukungan untuk masing-masing calon.
"Ini perlakuan yang tidak adil, menurut saya pelanggaran HAM. karena menyatakan pendapat dijamin undang-undang," kata dia.
Namun, Jokowi mengatakan bahwa sebagai negara hukum, ada mekanisme yang harus dilakukan sesuai prosedur.
12. Prabowo janji sinkronisasi peraturan
Prabowo Subianto berjanji akan sinkronisasi tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia.
"Kami akan memberdayakan badan pembinaan hukum nasional, kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkornisasi, penyelarasan sehingga Undang-Undang, peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah," kata Prabowo.
"Ini sulit, ini pekerjaan besar tapi ini pekerjaan besar, harus kita lakukan. Supaya semua tau sistem hukum di Indonesia dan hukum bekerja untuk semuanya."
13. Jokowi singgung hoaks Ratna Sarumpaet
Prabowo mempermasalahkan penegakkan hukum aparat Jokowi, yang disebutnya berat sebelah.
Disebutkan, kepala daerah yang mendukung Jokowi, baik-baik saja, namun di Jawa Timur, yang mendukung Prabowo, ditangkap.
Jokowi menjawab: "Jangan menuduh begitu Pak Prabowo. Kalau ada bukti, diajukan saja."
Tapi, katanya jangan asal main tuduh.
Ia menyebut. "Dulu, ada seorang juru kampanye Prabowo, mengaku dipukuli. Pak Prabowo sampai jumpa pers. Ternyata operasi plastik."
Yang dimaksud adalah kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
Demikian Kesimpulan Debat Pertama Tentang Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Kita tunggu debat kedua nanti pada tanggal 17 Pebruari 2019. Salam damai untuk negeri kita.
